 |
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H menerima berkas dari juru bicara fraksi. (Foto: IST) |
PUYANG – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumsel tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, apresiasi, serta sejumlah catatan terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, M. Hasan Haikal, menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan berbagai program pemerintah daerah terlaksana sesuai perencanaan. Meski demikian, Fraksi Golkar mendorong agar kualitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Richa Novliyanti, menilai laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang baik.
Namun, pihaknya memberikan sejumlah catatan, terutama terkait masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Ardi Fitriansyah. Ia mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah yang dinilai mampu mendukung berbagai program pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN juga menyampaikan pandangan umum mereka terhadap laporan pertanggungjawaban APBD.
Secara prinsip, seluruh fraksi menerima laporan tersebut sembari memberikan berbagai masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Berbagai catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan H. Nopianto itu kemudian diskors hingga Senin mendatang. Agenda selanjutnya adalah penyampaian jawaban Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru atas pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD. (ADV)
.jpg)
.jpg)
