 |
| Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie (kanan). Foto: IST) |
PUYANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi administrasi dan penguatan kelembagaan sekretariat daerah dalam Rapat Paripurna XXXIII (33) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Sumsel menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ yang disampaikan Gubernur Herman Deru. Namun, DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya terkait reformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi.
Juru Bicara Tim Perumusan dan Penyelarasan Rekomendasi DPRD, Elvaria Novianti, menegaskan bahwa penguatan sekretariat daerah harus dilakukan dengan mempercepat transformasi digital, khususnya dalam administrasi dan manajemen data.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan yang berfokus pada kemampuan analisis data dan penyusunan kebijakan berbasis evidence. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern yang menuntut kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan langkah konkret dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus diperkuat, terutama dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami akan memastikan setiap rekomendasi, termasuk percepatan digitalisasi dan penguatan kapasitas ASN, menjadi bagian dari kebijakan strategis pembangunan daerah ke depan,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, serta dihadiri Wakil Gubernur Cik Ujang dan Sekretaris Daerah Edward Candra.
Melalui dorongan ini, DPRD berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat transformasi digital birokrasi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (ADV)
.jpeg)
