 |
Suasana rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumsel membahas Raperda tentang APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2027. (Foto: IST)
PUYANG — Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2027.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara legislatif dan eksekutif sebelum Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pembahasan ini memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan anggaran pemerintah provinsi disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD Sumsel melalui Komisi II turut mencermati arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.
Pembahasan Raperda APBD juga menjadi momentum untuk melihat kesesuaian antara target pendapatan daerah, alokasi belanja, dan program kerja perangkat daerah. Perencanaan anggaran perlu mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran serta potensi penerimaan daerah.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD Sumsel menjalankan peran kelembagaan dalam mengawal proses penyusunan APBD 2027 agar kebijakan anggaran dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan akuntabel.
Hasil pembahasan di tingkat komisi selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD 2027 secara keseluruhan sebelum memasuki tahapan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
DPRD Sumsel diharapkan dapat memastikan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah, tetapi juga mampu memperkuat pendapatan daerah dan mendukung program pembangunan serta pelayanan publik. (ADV)
