![]() |
| Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie dan Gubernur Sumsel Herman Deru menyepakati Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. (Foto: IST) |
PUYANG — DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Gubernur Sumsel Herman Deru menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp9,02 triliun.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna XLIV (44) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Pengambilan Keputusan dan Pendapat Akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Sumsel, Palembang, Kamis (29/10/2026).
Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menyampaikan bahwa kesepakatan APBD 2027 merupakan hasil kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan anggaran daerah.
Menurut Andie, seluruh proses pembahasan anggaran diarahkan untuk mendukung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
"Alhamdulillah, hari ini Raperda APBD TA 2027 telah disepakati bersama. Segala ikhtiar dan upaya dalam penyusunan anggaran ini tidak lain difokuskan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan," ungkap Andie.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumsel serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah terlibat dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Ia menyebut persetujuan bersama tersebut merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses penyusunan anggaran yang telah dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam pemaparannya, Herman Deru menyampaikan bahwa estimasi pendapatan daerah dalam Raperda APBD Sumsel 2027 disepakati sebesar Rp9.020.460.537.311,83 atau sekitar Rp9,02 triliun.
Ia menekankan agar anggaran yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumsel yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga. Saya berharap suasana kerja sama dan kemitraan yang solid ini akan terus kita jalin di masa mendatang demi keberhasilan program kerja daerah," ujar Herman Deru.
Setelah persetujuan bersama ditandatangani, Raperda APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2027 selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Tahapan evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan APBD agar kebijakan anggaran daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, DPRD Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel melanjutkan tahapan penetapan APBD 2027 sebagai landasan pelaksanaan program pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.(ADV)
