 |
Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM menghadiri entry meeting bersama BPK RI Perwakilan Sumsel dalam rangka pemeriksaan LKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025. (Foto: IST) |
PUYANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie, SE, MM menghadiri entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/6/2026).
Pertemuan strategis ini menandai dimulainya proses audit formal oleh BPK terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Kehadiran pimpinan legislatif tersebut menegaskan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Andie Dinialdie menegaskan DPRD Sumsel mendukung penuh tim pemeriksa BPK agar dapat menjalankan tugas secara objektif dan profesional.
Ia menilai proses audit merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik dimulainya pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini. Entry meeting bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk komitmen bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Kami berharap Pemprov Sumsel kooperatif dalam menyajikan data yang akurat sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan melalui tata kelola keuangan yang semakin bersih dan efisien,” ujar Andie.
Kegiatan entry meeting merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah yang rutin dilaksanakan BPK setiap tahun. Melalui forum ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman antara auditor dan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat koordinasi selama proses audit berlangsung.
Dalam laporan kegiatan, Direktur Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan memastikan kesiapan dokumen serta dukungan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Ia juga mengapresiasi kontribusi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang mendukung kelancaran audit secara efektif dan tepat waktu.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur pimpinan daerah serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel. Melalui pemeriksaan LKPD 2025, diharapkan lahir rekomendasi konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Selatan. (ADV)
