 |
| Kantor DPRD Sumsel. (Foto: IST) |
PUYANG - DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan dukungan terhadap kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang digulirkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk mendorong efisiensi energi dan anggaran di tengah dinamika global.
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM. menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari sinergi kebijakan nasional.
Menurutnya, WFA bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga strategi adaptif menghadapi ketidakpastian global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
“Dalam kondisi geopolitik dunia saat ini, seperti konflik Iran, Amerika, dan Israel, ketersediaan bahan bakar bisa menjadi tidak menentu. Maka WFA menjadi salah satu solusi untuk penghematan energi,” ujar Nopianto, Senin (6/4/2026).
Nopianto menjelaskan, DPRD Sumsel tidak hanya memberikan dukungan secara normatif, tetapi juga mulai menerapkan langkah konkret, seperti penyesuaian jam kerja dan pembatasan perjalanan dinas.
Menurutnya, pengurangan mobilitas kerja secara langsung berdampak pada efisiensi penggunaan BBM dan anggaran operasional.
“Kalau kantor tidak beroperasi penuh, otomatis perjalanan dinas juga berkurang. Itu bagian dari efisiensi yang kita dorong,” jelasnya.
Selain penghematan energi, kebijakan WFA juga dinilai memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan, karena dapat mengurangi polusi dan mendorong gaya hidup lebih aktif.
“Ini juga bagus untuk kesehatan. Orang bisa lebih banyak berjalan kaki atau bersepeda. Selain itu, polusi juga bisa berkurang,” katanya.
Meski demikian, Nopianto menegaskan penerapan WFA perlu dilakukan secara fleksibel, terutama bagi sektor yang tetap membutuhkan kehadiran fisik, termasuk pelayanan publik.
Ia memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat karena pola kerja akan disesuaikan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
“Pelayanan publik tetap berjalan. Yang diatur adalah pola kerjanya, bukan menghentikan pelayanan,” tegasnya.
Di internal DPRD Sumsel, langkah efisiensi juga dilakukan melalui penghematan penggunaan listrik, seperti pembatasan penggunaan pendingin ruangan (AC) dan lampu di luar jam kerja.
Menurut Nopianto, dukungan terhadap kebijakan WFA merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal kerja fleksibel, tapi bagaimana kita bisa lebih efisien, sehat, dan peduli lingkungan,” pungkasnya. (ADV)
