 |
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. (Foto: IST) |
PUYANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato tersebut disaksikan secara virtual dari Palembang, Jumat (14/8/2026).
Pidato Presiden menjadi bagian dari agenda kenegaraan yang turut menjadi perhatian DPRD Sumsel, khususnya terkait arah kebijakan pemerintah pusat serta capaian pembangunan nasional selama 21 bulan pemerintahan Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berfokus menjalankan amanat Undang-Undang, menjaga kepentingan nasional, mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Pertama, bekerja untuk melaksanakan perintah dasar Undang-Undang, menjaga dan menjalankan kepentingan nasional yang vital. Mengelola dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran. Mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tegas Prabowo.
Presiden menyebut pemerintah telah menghasilkan 121 kebijakan transformatif dalam kurun waktu 21 bulan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“Artinya, setiap lima hari kita melahirkan kebijakan transformatif. Ini bukti kesungguhan pemerintah dalam memimpin. Tugas dari rakyat adalah sebuah kemuliaan. Kita akan bekerja keras dan habis-habisan untuk rakyat,” ujarnya.
Sejumlah capaian sektor pangan menjadi salah satu bagian yang disampaikan Presiden. Pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada pangan dalam satu tahun, termasuk pada sejumlah komoditas strategis.
Delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada yakni beras, daging ayam, gula konsumsi, jagung, telur ayam, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.
Kebijakan di sektor pupuk juga menjadi sorotan. Presiden menyampaikan harga pupuk berhasil diturunkan 20 persen, yang diikuti peningkatan produksi dan keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen.
Pada sektor energi, pemerintah menjalankan program swasembada energi melalui penerapan B50 berbasis kelapa sawit. Program tersebut diklaim berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Presiden juga memaparkan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan hilirisasi. Menurutnya, program-program tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan dan memberikan dampak nyata.
Di bidang legislasi, pemerintah bersama DPR disebut telah menyelesaikan 13 rancangan undang-undang. Sementara itu, DPD RI menghimpun 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Presiden turut menyampaikan kondisi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ekonomi Indonesia disebut masih mampu mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen.
Sementara dalam reformasi birokrasi, pemerintah mendorong penyederhanaan regulasi dan efisiensi kelembagaan. Salah satu contohnya adalah penyederhanaan aturan sektor pupuk dari 145 regulasi menjadi satu aturan.
Dalam penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden menyampaikan sebanyak 290 BUMN telah ditutup, sementara 279 BUMN produktif dipertahankan. Kebijakan tersebut disebut menghasilkan efisiensi biaya overhead hingga Rp50 triliun per tahun.
Bagi DPRD Sumsel, berbagai kebijakan dan capaian yang disampaikan Presiden menjadi gambaran arah pembangunan nasional yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi penting agar program nasional dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Selatan. (ADV)
