 |
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., M.H. (Foto: IST) |
PUYANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M. Ilyas Panji Alam, S.E., S.H., M.M., M.H., mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2026 berlangsung secara transparan, adil, dan tidak merugikan siswa yang memiliki prestasi.
Menurut Ilyas, PPDB merupakan momentum penting yang menentukan masa depan ribuan pelajar di Sumatera Selatan.
Karena itu, seluruh tahapan penerimaan siswa baru harus dijalankan secara profesional dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.
"Jangan sampai siswa yang memang memiliki prestasi dan memenuhi syarat justru dirugikan oleh sistem yang tidak berjalan dengan baik ataupun adanya praktik-praktik yang tidak sesuai aturan," tegas Ilyas, Selasa (2/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Dinas Pendidikan Sumsel bersama seluruh panitia pelaksana di sekolah-sekolah mempersiapkan proses PPDB dengan matang, terutama terkait sistem pendaftaran yang digunakan.
Menurutnya, kesiapan teknis menjadi faktor penting untuk menghindari kebingungan di kalangan orang tua dan calon peserta didik.
Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama selama proses penerimaan berlangsung.
Informasi mengenai jalur pendaftaran, persyaratan, kuota, hingga hasil seleksi harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Semua harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Selain itu, Ilyas mengingatkan agar seluruh pihak menjaga integritas dalam pelaksanaan PPDB. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titipan, pungutan liar, maupun bentuk kecurangan lainnya yang dapat merugikan siswa dan mencederai dunia pendidikan.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Sumsel akan terus memantau jalannya PPDB dari awal hingga selesai.
Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau ketidakadilan selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.
"Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan kejanggalan. Semua aduan akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.
Menurut Ilyas, pengawasan yang ketat diperlukan agar proses PPDB benar-benar menjadi sarana menjaring peserta didik berdasarkan aturan dan kemampuan yang dimiliki, bukan karena faktor lain di luar ketentuan.
Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga pelaksanaan PPDB tahun 2026 agar berjalan lancar, tertib, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
"Dunia pendidikan harus dijaga dari praktik-praktik yang tidak sehat. Anak-anak yang berprestasi harus mendapatkan haknya secara adil sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (ADV)
