 |
| Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar RDP bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di ruang rapat Komisi V, Rabu (15/4/2026). (Foto: IST) |
PUYANG – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan di ruang rapat Komisi V, Rabu (15/4/2026).
Rapat ini membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
RDP dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi V DPRD Sumsel dan dihadiri Kepala Disbudpar Sumsel beserta jajaran. Agenda utama pertemuan mencakup evaluasi realisasi program kerja, serapan anggaran, serta capaian indikator kinerja sektor kebudayaan dan pariwisata sepanjang tahun 2025.
Dalam pemaparannya, Disbudpar Sumsel menyampaikan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, ke berbagai destinasi di Sumatera Selatan. Namun demikian, Komisi V memberikan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait pemerataan pengembangan destinasi wisata.
Anggota Komisi V menilai pengembangan pariwisata tidak boleh terpusat hanya di Palembang, melainkan harus diperluas ke daerah lain yang memiliki potensi besar seperti Pagar Alam, Lahat, dan OKU Selatan.
“Kami mengapresiasi capaian yang ada, namun ke depan perlu fokus pada pengembangan infrastruktur pendukung di daerah potensial agar dampak ekonomi pariwisata bisa dirasakan lebih merata,” ujar salah satu anggota Komisi V.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“LKPJ ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi instrumen untuk memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata,” tegasnya.
Rapat diakhiri dengan penyerahan berkas jawaban dari Kepala Disbudpar kepada pimpinan Komisi V DPRD Sumsel secara simbolis, sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai pertanyaan dan masukan yang disampaikan selama pembahasan.
(ADV)
