 |
| Iksan Ade Wiratama, M.I.Kom, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya. (Foto: IST) |
PUYANG - Tahun 2045, Indonesia akan merayakan satu abad kemerdekaan dengan ambisi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan sebuah visi yang kita sebut Indonesia Emas.
Kunci untuk membuka pintu gerbang menuju masa keemasan ini terletak di tangan Generasi Emas 2045, yang saat ini merupakan kaum remaja dan pemuda produktif.
Namun, di balik optimisme Bonus Demografi, ada pertanyaan kritis yang harus kita jawab: Apakah Generasi Emas ini akan menjadi penentu masa depan bangsa, atau justru hanya menjadi penerus rantai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang telah menggerogoti fondasi politik kita selama puluhan tahun?
Generasi Emas tumbuh di tengah hiruk pikuk politik yang kerap diwarnai praktik tidak etis seperti politik uang saat pemilu, kebijakan yang diwarnai kepentingan kelompok, dan mentalitas instan untuk meraih kekuasaan.
Jika kesadaran politik generasi ini hanya dibentuk oleh gimmick media sosial, sebaran hoaks, dan insentif materi (politik uang), maka cita-cita 2045 hanyalah ilusi.
Kita tidak memerlukan generasi yang hanya cerdas secara teknologi, tetapi lemah dalam integritas. Indonesia Emas membutuhkan pemimpin yang rasional dan warga negara yang kritis yang menolak mentah-mentah sistem politik transaksional.
Tiga Kunci Membangun Kesadaran Anti-KKN
Untuk mencetak Generasi Emas yang berintegritas politik, kita harus melakukan intervensi strategis di tiga ranah utama:
1. Revolusi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan harus menjadi benteng utama. Mata pelajaran Kewarganegaraan (PPKn) tidak boleh lagi menjadi sekadar hafalan Pancasila dan undang-undang.
Ia harus diubah menjadi laboratorium politik etis. Bayangkan jika di sekolah, siswa tidak hanya belajar pasal, tetapi melakukan simulasi pengawasan anggaran sekolah atau desa.
Mereka dilatih untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menganalisis dampak nyata korupsi terhadap kualitas pendidikan atau layanan kesehatan. Dengan cara ini, nilai anti-korupsi menjadi refleks moral, bukan sekadar teori di buku.
2. Kritis di Ruang Digital
Generasi Emas adalah warga digital. Kesadaran politik mereka terbentuk dari informasi yang berseliweran di layar ponsel. Di sinilah letak kerentanan terbesar.
Mereka harus dilatih untuk menjadi "detektif digital" yang mampu memverifikasi klaim politik, mengenali pola penyebaran hoaks, dan memahami cara kerja buzzer yang sengaja memecah belah.
Literasi digital kritis adalah senjata terpenting untuk melawan politik uang dan manipulasi, memastikan pilihan politik mereka didasarkan pada fakta dan rekam jejak, bukan janji palsu atau sogokan.
3. Membangun Budaya Penolakan
Pemerintah dan lembaga pendidikan wajib menyediakan model peran (role model) pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Lebih penting lagi, kita harus membangun budaya kolektif di kalangan anak muda yang secara tegas menolak dan bahkan mengisolasi pelaku KKN—baik di lingkungan kampus, organisasi, maupun dunia kerja.
Saat pemilihan ketua organisasi, misalnya, praktik jual beli suara harus dianggap aib. Budaya ini akan memastikan bahwa saat Generasi Emas menempati kursi-kursi kekuasaan di tahun 2045, integritas adalah nilai minimum yang tidak dapat ditawar.
Politik Bersih, Indonesia Emas
Generasi Emas 2045 adalah aset terbesar bangsa, akan tetapi aset ini akan menjadi beban jika mereka mewarisi dan melanjutkan sistem politik yang korup.
Menciptakan kesadaran politik yang anti-KKN adalah tugas bersama baik dengan guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah.
Ini adalah prasyarat untuk memastikan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 benar-benar diwujudkan oleh para pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan memiliki akuntabilitas tinggi.
Masa depan bangsa tidak terletak pada seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi pada seberapa kuat karakter generasi yang akan memimpinnya.
Penulis: Iksan Ade Wiratama, M.I.Kom, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sriwijaya
